TIMES PANDEGLANG, JAKARTA – Pimpinan MPR RI yang dipimpin Ketua MPR Ahmad Muzani berkunjung ke Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis sore (17/10/2024). Tujuannya menyampaikan undangan resmi acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI hasil Pemilu 2024,

Turut hadir mendampingi para Pimpinan MPR RI, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah dan Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR RI Hentoro Cahyono.

Ahmad Muzani menyampaikan bahwa kunjungan para Pimpinan MPR diterima langsung dan hangat. Dialog yang terjadi pun berlangsung penuh keakraban.

"Kepada Bapak SBY, saya memperkenalkan Pimpinan MPR Periode 2024-2029 yang baru dilantik tanggal 3 Oktober kemarin.  Setelah itu, kami sampaikan undangan kepada beliau untuk menghadiri acara Sidang Paripurna MPR RI dengan agenda Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2024-2029, pada tanggal 20 Oktober 2024," ujarnya.

Respon SBY, lanjut Ahmad Muzani, sangat baik. SBY mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan dan menyatakan kesanggupannya untuk menghadiri acara pelantikan tersebut.

"Alhamdulillah, kehadiran beliau bagi kami sangat bermakna dan sangat penting artinya. Karena itu,  kami Pimpinan MPR sangat berterima kasih dan bersyukur terhadap kesediaan beliau menghadiri acara pelantikan tersebut," terang Ahmad Muzani.

Selanjutnya, Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Pimpinan MPR dan SBY juga membicarakan tentang beberapa hal. Mulai dari  permasalahan kenegaraan,  nation building, sampai seputar sejarah bangsa-bangsa dunia.

"Ada beberapa pesan dari beliau sebagai orang tua kepada kami keluar saat pertemuan itu.  Diantaranya, beliau mengatakan proses bernegara dan nation building tidak akan pernah selesai.  Karena itu, kita diminta untuk terus mengupdate diri sebagai sebuah bangsa dan itu memerlukan waktu yang panjang.  Lakukan update terhadap apa yang dikehendaki negara melalui pendiri bangsa dan kehendak masyarakat . Hal itu penting, agar negara tidak tercerabut dari akarnya  dan tetap update dengan masyarakatnya," paparnya. (*)